PERSEPSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENERAPAN PERUBAHAN ARUS LALU LINTAS DALAM MENYELESAIKAN KEMACETAN DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN METODE ASSOCIATION RULES

FIASTRI AYU WAHYUNI

Informasi Umum

Kode

20.04.167

Klasifikasi

004.6 - Data communications, computer communications

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Big Data

Dilihat

282 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Kebijakan publik adalah hubungan aktifitas antar suatu pemerintah dengan masyarakat dan semua rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling berhubungan serta memiliki segenap konsekuensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandung telah berhasil atau perlu ditinjau ulang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode association rules untuk mengevaluasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kota Bandung. Penelitian ini menggunakan data dari tujuh akun Instagram yang memiliki keterkaitan dengan informasi mengenai perubahan arus lalu lintas di kota Bandung, dimana akun yang dipilih ditentukan menggunakan kriteria yang telah distandarkan. Data diambil dari sebelum rekayasa arus lalu lintas diterapkan, uji coba rekayasa arus lalu lintas dan ditetapkan rekayasa arus lalu lintas. Total data yang digunakan sebanyak 2099 data, dimana 868 data sebelum rekayasa diterapkan, 634 data ketika uji coba dilaksanakan dan 674 data ketika rekayasa arus lalu lintas ditetapkan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa kebijakan publik yang di terapkan memberikan keberhasilan, hal ini dibuktikan dnegan adanya hasil data seperti berikut: Sebelum rekayasa arus lalu lintas kata macet memiliki nilai support sebesar 19,4%, sedangkan ketika uji coba rekayasa arus lalu lintas kata macet memiliki nilai support sebesar 5,5%, kemudian setelah adanya penetapan rekayasa arus lalu lintas kata macet memiliki nilai support sebesar 11,9%. Dari semua aturan yang didapatkan masing masing aturan memiliki nilai lift ratio lebih dari 1, artinya semua aturan yang dihasilkan memiliki manfaat yang dapat dijadikan acuan dalam evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintahan.

Kata kunci: Association Rules, Evaluasi, Kebijakan Publik