Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital, penerapan e-government menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Di Indonesia, salah satu bentuk e-government adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai aplikasi yang mengintegrasikan layanan pemerintah. SPLP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan pelayanan publik. Namun, penerapan SPLP di Pemerintah Kota Bandung menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan pelatihan, yang menghambat efektivitas sistem.
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap SPLP menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dan analisis PLS-SEM (Partial Least Square-Structural Equation Modeling) yang diimplementasikan melalui bahasa pemrograman R. Survei dilakukan terhadap 43 pegawai dari berbagai dinas di Pemerintah Kota Bandung yang berinteraksi langsung dengan SPLP. Hasil analisis menunjukkan bahwa perceived ease of use (PEOU) berpengaruh signifikan terhadap perceived usefulness (PU), yang selanjutnya memengaruhi attitude toward using (ATU) dan behavioral intention to use (BIU). BIU terbukti menjadi prediktor utama bagi actual system use (AU). Meskipun begitu, PU tidak berpengaruh signifikan terhadap BIU, yang menunjukkan bahwa meskipun pegawai merasa SPLP berguna, persepsi manfaat saja tidak cukup untuk meningkatkan niat penggunaan.
Temuan ini menunjukkan bahwa faktor persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat penggunaan sistem berperan penting dalam penerimaan SPLP. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan SPLP, disarankan agar DISKOMINFO memperbaiki antarmuka sistem agar lebih user-friendly dan memberikan pelatihan serta sosialisasi yang lebih intensif kepada pegawai.